Saat ini terjadi perbedaan pengertian yang kadang-kadang membuat tidak nyaman terkait pelaksanaan pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia dimana terlalu membedakan pendidikan vokasi yang dianggap pada ranah pendidikan tinggi sedangkan pendidikan kejuruan untuk sekolah menengah, padahal Instruksi Presiden tentang pendidikan vokasi merujuk dari sekolah menengah yaitu SMK hingga pendidikan tinggi dengan tujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. Fokus pemerintah adalah terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang terlatih dan terampil agar terserap semuanya ke dalam industri. Demikian disampaikan, Dr. M. Bakrun, M.M, Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat menjadi Keynote Speaker dalam International Conference on Technology and Vocational Teachers (ICTVT) 2018 yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” di Digital Library UNY (15/11/2018).

Dalam konferensi ini juga hadir Prof. Dr. Moriki Terada, dari  Okayama University of Science, Jepang serta Prof. Dr. Maizam Alias, dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sebagai pembicara tamu.

M. Bakrun melanjutkan bahwa targetnya untuk lulusan SMK adalah 7% lulusan SMK menjadi wirausahawan. “Sehingga kami terus mendekatkan dengan dunia industri kreatif yakni industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu,” ujarnya.

“Industri kreatif itu akan sangat sulit dicontoh orang lain karena mengandung kekhasan masing-masing sehingga itu yang terus kami dorong, sebagai contoh siswa keahlian boga kalo di SMK itu paling tidak harus berkompeten untuk membuat 30 jenis masakan nusantara,” lanjutnya. 

Untuk mendukung sektor indurstri kreatif ini kita tahun ini juga membuka 20 SMK dengan keahlian film, sehingga kami berharap LPTK juga bisa menyesuaikan diri untuk mensupport tenaga pendidik pada program-program keahlian SMK yang baru ini. 

“Kami juga telah membuat skema sertifikasi tingkat ASEAN untuk siswa SMK untuk membekali lulusan SMK untuk bekerja lintas negara khususnya dalam era Masyarakat Ekonomi Asean ini,” lanjutnya.

 
Menurutnya, sejak dulu, data dari BPS yang keluar setiap 6 bulan sekali, hampir pasti menghasilkan data yang ‘menyudutkan’ SMK. “Pemaparan seperti itu kesannya lulusan SMK jadi pengangguran paling banyak padahal sebenarnya tren pengangguran lulusan SMK tiap tahun turun.